Peran MK Wujudkan Demokrasi Konstitusional Uji PRESIDENTIAL THRESHOLD 20 % UU PEMILU Berdasarkan PANCASILA

Oleh : Agus Abdullah
(Pengamat Politik)

Mahkamah konstitusi sebetulnya tidak hanya sebagai penjaga konstitusi melalui uji materi yang diajukan.MK pun memiliki peran strategis sebagai penjaga ideologi negara.Selama ini MK hanya dipandang sebagai guardian of The constitution saja,pada hal sesungguhnya MK juga memiliki peran sebagai guardian of The ideologi yaitu Pancasila

Peran MK sebagai penjaga ideologi dipraktekan dalam pelaksanaan salah satu kewenangan MK yaitu menguji Undang – Undang terhadap UUD 1945.Bahwa MK berhak menguji UU terhadap Pancasila juga terdapat dalam putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015 putusan tersebut,Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan “ Dengan ditetapkanya perubahan UUD ini,UUD Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal – pasal “ sementara itu,Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara

Oleh karena itu,ketentuan dalam Pasal 24C ayat ( 1 ) UUD 1945 yang menyebut MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945,haruslah dimaknai tidak hanya menguji terhadap pasal – pasal UUD 1945 melainkan juga pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat nilai Pancasila,karena pancasila sebagai cita hukum ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan ke mana hukum dan penegakannya akan dibawa,sekaligus nilai aksiologis dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankanya

Dalam gagasan demokrasi konstitusional itu,hukum menempati posisi yang sentral.Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakan dalam koridor hukum.Tanpa hukum,demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh kelompok kepentingan penguasa atas nama demokrasi

Dalam rumusan politik hukum UU Pemilu pada pasal 222 terkait Presidential THRESHOLD sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat ( 2 ) UUD 1945 menegaskan konsep dianutnya kedaulatan rakyat menghendaki bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam Negara Indonesia adalah rakyat.kekuasaat itu harus disadari berasal dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.Bahkan kekuasaan itu hendaklah diselenggarakan bersama – sama dengan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *