Lemkapi Menilai Pidanakan Jokowi Tidak Ada Dasar Hukumnya

POL – Lembaga kajian strategis kepolisisn indonesia (lemkapi) menyatakan upaya pemidanaan terhadap Presiden Jokowi yang dilaporkan oleh koalisi masyarakat Anti ketidakadilan ke Bareskrim Polri tidak ada dasar hukumnya.

“Kami melihat pengaduan itu bernuansa politis yang sangat tinggi dan sama sekali tidak ada dasar hukum serta tidak patut diproses.” ungkap Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan kepada presidenonline.com di jakarta Selasa (2/5) pagi.

Lemkapi menilai polri sudah tepat menolak pengaduan tersebut.
Menurut anggota kompolnas priode 2012 2016 ini, pihaknya melihat tidak ada alasan pihak lainnya untuk mempidanakan Presiden atas kerumunan massa yg terjadi di Maumere, NTT. Presiden sama sekali tidak ada niatan melanggar prokes.

Sebaliknya Edi meminta kepada semua pihak agar tidak perlu mempersoalkan kejadian tersebut karena sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum didalamnya.

Pakar hukum kepolisian univ bhayangkara jakarta ini menilai kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan presiden itu terjadi karena respon masyarakat yg spontan ingin melihat kedatangan presiden. Harus dipahami, hukum itu tidak bisa dipaksakan terhadap siapapun jika sama sekali tidak memiliki fakta hukum. Kami juga yakin, laporan itu sama sekali tidak membahayakan jabatan presiden. (grd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *