Catatan, Demokrasi, Partai dan Oligargi ( KM : 0,0 )

By : Agus Abdullah
(Pengamat Politik)

Kepemimpinan di alam demokrasi harus memiliki mekanisme sirkulasi yang sehat.Seperti udara atau air,jika terjebak pada satu ruang tanpa sirkulasi,maka akan menimbulkan akibat yang buruk.Bahkan cenderung membusuk dan mematikan

Indonesia dengan ruang gelombang reformasi politik menciptakan sistem sirkulasi kepemimpinan “ Konstitusiional atau mekanisme “ melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.sistem yang kita pilih bersama ini bahkan sukses mengorbitkan banyak pemimpin sukses di level daerah meski juga di akui,sistem ini bukan tanpa celah.

Mekanisme politik harus dibenahi dan menciptkan sirkulasi kepemimpinan yang sehat.konstruksi sistem harus mampu menutup rapat semua celah yang memungkinkan para KM 0,0 Politik mengambil keuntungan di tengah ruang kesempatan politik

Untuk mewujudkan hal itu,tentu memang jalan panjang yang harus ditempuh.Ada proses politik yang tidak mudah UU Pemilu mesti direvisi.sehingga cukup kontekstual untuk situasi saat ini seiring upaya mendorong revisi UU tersebut yang juga terkait dengan Presidential Threshol.d

Keterkaitan antara partai dan demokrasi bersifat substansial dan sekaligus fungsional.Keduanya saling menopang dan menumbuhkan sebagai kalangan melihat ketidakterbayangkanya demokrasi tanpa partai politik.secara substansial demokrasi memberikan kesempatan bagi pemaksimalan kebebasan,berkumpul,berserikat dan berorganisasi termasuk membentuk partai politik dalam rangka turut serta menyampaikan “ *aspirasi dan berbicara* “

Selain itu,kebebasan untuk berpartisipasi merupakan inti lain dari demokrasi,termasuk terkait dengan peluang berkompetisi membentuk pemerintahan dan mempengaruhi opini publik,turut pula menyuburkan eksistensi partai politik.

Dengan seperangkat karakteristik yang dimiliki itu,demokrasi merupakan lahan terbaik bagi partai politik.Tanpa kehadiran demokrasi yang mapan sulit partai – partai itu lahir ( berkembang dan maju ),kalau toh dilahirkan hanya akan bersifat artifisial atau disfungsional,karena pada prinsipnya hanya akan melayani rezim penguasa saja,sebagaimana yang ada dibeberapa negara komunis maupun fasis. **

(Agus Abdullah. Pengamat Politik/Politikus Hanura)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *